×
×

Search in Mata Mata Musik

Jokowi Teken PP Baru: Putar Lagu Di Tempat Umum Wajib Bayar Royalti

Posted on: 04/7/21 at 9:00 am

Jokowi Teken PP 56/2021: Putar Lagu Di Tempat Umum Wajib Bayar Royalti

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan PP bernomor 56/2021 bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi, lagu, musik setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersil.

Baca juga: Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi Tentang Lumpuhnya Industri Hiburan

Dengan adanya aturan ini, diharapkan ada mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi.

Salah satu poin dalam aturan ini adalah mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”.

Sementara, pada ayat 2 pasal 3 dijelaskan bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial tersebut berupa:
a. Seminar dan konferensi komersial;
b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
c. Konser musik;
d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
e. Pameran dan bazar
f. Bioskop;
g. Nada tunggu telepon;
h. Bank dan kantor;
i. Pertokoan;
j. Pusat rekreasi;
k. Lembaga penyiaran televisi;
l. Lembaga penyiaran radio;
m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
n. Usaha karaoke.

Pengelolaan Royalti

Nantinya, pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan musik.

Diketahui, PP ini ditetapkan Jokowi di Jakarta pada Selasa, 30 Maret lalu. Sementara, diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly sehari setelahnya yaitu Rabu, 31 Maret.

Baca juga: Rhoma Irama Gugat Rp 1 M Atas 30 Lagunya Yang Ilegal Di YouTube

Pengumuman ini tentunya menjadi angin segar bagi para artis, musisi atau pencipta lagu yang memiliki hak cipta lagu-lagunya. Terutama setelah terkena imbas pandemi yang melarang digelarnya konser musik.

Penulis & Editor: Dharma Samyayogi

Mata Mata Musik's Newsletter

    Related Posts

    Royalti Musik

    Royalti Musik PP No. 56 Saja Heboh, Indonesia Ketinggalan Zaman!

    Main musik mau jadi apa? Tanya orang tua dulu ketika seorang anak mengungkapkan cita-citanya menjadi musisi terkenal. Suatu cita-cita yang jauh dari ideal

    on Apr 13, 2021
    Music Publishing

    Music Publishing: Pondasi Industri Yang Esensial Bagi Ekonomi Musisi

    Dewasa ini, banyak sekali fenomena memprihatinkan bagi kehidupan pencipta lagu “era lawas” di Indonesia. Para pencipta lagu tersebut yang jaya di erany

    on Apr 10, 2021
    Royalti Musik

    Royalti Musik: Daftar Tarifnya Di 14 Tempat Publik Sesuai SK Menteri

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik pada

    on Apr 9, 2021
    Industri Hiburan

    Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi Tentang Lumpuhnya Industri Hiburan

    JogjaROCKarta Festival, salah satu ikon industri hiburan kota Yogyakarta. (Foto: dok. Rajawali Indonesia). Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Setahun

    on Mar 3, 2021