×
×

Search in Mata Mata Musik

Royalti Musik PP No. 56 Saja Heboh, Indonesia Ketinggalan Zaman!

Posted on: 04/13/21 at 1:00 pm

Royalti Musik PP No. 56 Saja Heboh, Indonesia Ketinggalan Zaman!

Main musik mau jadi apa? Tanya orang tua dulu ketika seorang anak mengungkapkan cita-citanya menjadi musisi terkenal. Suatu cita-cita yang jauh dari ideal di mata masyarakat umum bahwa pemain musik tidak menjamin masa depan yang cerah. Orang tua tentu berharap yang terbaik bagi anaknya kelak walau sejatinya keputusan mutlak ada pada diri sang anak.

Baca juga: Music Publishing: Pondasi Industri Yang Esensial Bagi Ekonomi Musisi

Yang patut disoroti adalah akar masalah di industri musik yang telah menjadi stereotipe negatif seperti uraian contoh di atas selama beberapa dekade di Indonesia. Sebelum lo menilai rendah sesuatu lebih baik tanya terlebih dahulu ke diri lo sendiri. Apakah diri lo mengapresiasi musik selama ini? Artinya rela membayar untuk menikmati musik. Entah itu dengan membeli CD resmi bukan bajakan, atau membeli tiket konser bukan berharap tiket gratisan atau menunggu ‘jebolan’ di venue.

Industri musik di Tanah Air memang selalu berjalan tertatih-tatih. Bahkan di era pra-internet 1980-an dan 1990-an di mana album rekaman fisik masih berjaya. Meski banyak artis yang sukses menjual ratusan ribu hingga jutaan kopi album, kala itu pembajakan kaset dan CD merajalela.

Masih ingat tayangan program TV beken MTV Cribs di awal 2000-an yang mendokumentasikan kemewahan rumah artis-artis terkenal. Mempertontonkan bukti materiil bernilai jutaan dolar Amerika Serikat (AS) hasil kesuksesan karier artis di dunia musik yang bikin geleng-geleng kepala. Sekaligus menegaskan perbedaan bak langit dan bumi dengan situasi artis-artis di negara kita. Boro-boro beli mansion dan lamborgini, rumah saja masih mengontrak di gang sempit, bray.

Royalti Musik Jadi Duit Siluman

Hingga kini di era digital, laju industri musik kita justru semakin menukik. Bukan saja karena pandemi Covid-19, tetapi jauh sebelum itu, di kala pembajakan berlangsung secara masif di dunia digital. Download dan berbagi file peer to peer secara ilegal. Era analog maupun digital, royalti musik seringkali masih menjadi ‘duit siluman’ alias tidak masuk ke kantong pemegang hak cipta.

Apa yang terjadi kemudian adalah mandeknya kreativitas. Musisi malas berkarya karena percuma. Karya itu hanya menjadi ladang rezeki bagi orang lain yang menyadur, memplagiasi, dan memainkan ulang atau meng-cover lagu dengan format yang boleh dibilang lebih segar.

Tidak sedikit musisi banting setir, mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Bahkan pada sebuah berita, anggota band terkenal kini harus berjualan siomay keliling untuk menghidupi diri dan keluarganya. Atau, pencipta dan penyanyi rock legendaris tidak lagi kuat membayar tunggakan listrik rumahnya. Sementara di waktu yang sama, lagu-lagu mereka masih rutin didendangkan di banyak tempat dan peristiwa. Seperti radio, hotel, mal, pub, tempat karaoke, kafe, televisi, bahkan hajatan-hajatan kampung.

Payung Hukum Royalti Musik

Sadar pada nasib musisi dan industri musik yang tidak sehat, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP itu mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun layanan publik. Royalti didistribusikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), diserahkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa layanan publik yang bersifat komersial adalah: a. seminar dan konferensi komersial; b. restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, dan diskotek; c. konser musik; d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e. pameran dan bazar; f. bioskop; g. nada tunggu telepon; h. bank dan kantor; i. pertokoan; j. pusat rekreasi; k. lembaga penyiaran televisi; l. lembaga penyiaran radio; m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; n. usaha karaoke.

Peraturan tentang royalti musik itu bagaikan angin segar bagi hampir semua pencipta lagu dan musisi (terutama pemegang hak cipta). Tetapi menjadi polemik yang gaduh di media sosial. Perdebatan itu seputar bagaimana mekanisme pengawasan dan teknis pengaturannya. Siapa orang yang berkompeten mendata tentang musik-musik apa saja yang diputar dalam kafe misalnya. Peraturan itu tampak ideal, namun akan banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya.

“Database musik masih tersebar di berbagai pihak. Bisa di pencipta lagu, music publisher, label rekaman, atau management artis. Dengan adanya LMKN ini, kita berusaha membuat database ini menjadi tersentralisasi,” ujar Marulam J. Hutauruk, komisioner bidang hukum dan ligitasi dari LMKN dalam sesi Instagram Live yang digelar oleh akun DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

Public Performance Rights

Tetapi dalam perdebatan tentang PP Nomor 56 itu tidak sedikit juga yang salah kaprah. Mereka menyangka bahwa musisi atau pengamen yang mencari nafkah dari meng-cover lagu artis lain yang akan ditagih royalti oleh LMKN. Terlihat dari postingan di media sosial oleh beberapa musisi yang menyatakan bahwa karya musiknya bebas biaya bagi band reguler cafe atau siapa saja yang menampilkan atau memutarnya di tempat umum.

“Yang wajib membayar royalti itu pebisnis-pebisnis atau pemilik tempat layanan publik seperti kafe, restoran, karaoke, diskotik dan lain sebagainya. Karena ada ‘added value’ dalam pelaksanaan bisnis mereka. Bukan musisi yang tampil seperti band kafe misalnya. PP No. 56 ini hanya berlaku untuk Public Performance Rights atau performa publik yang bersifat komersial,” ujar Marulam J. Hutauruk mengklarifikasi.

Ribuan karya musik dinyanyikan dalam berbagai peristiwa komersial sebagaimana termasuk dalam kategori layanan publik di PP itu. Sementara berapa jumlah petugas yang akan mendata semuanya? Apakah akan ada razia ‘door to door’ seperti kafe ke kafe, mall ke mall, hotel ke hotel? Pemerintah tentu berharap agar “pengguna jasa” atau stakeholder dari karya musik itu sendiri yang mendata, menyampaikan, dan melaporkan kepada LMKN.

“Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari para pengusaha layanan publik komersial terhadap ekosistem musik dan seni hiburan secara umum,” imbuh Marulam.

Langkah Awal Yang Baik

Sebagai suatu langkah awal dalam menekan angka penjiplakan dan pembajakan musik, apa yang dilakukan oleh pemerintah memang patut mendapat apresiasi. Meskipun hal itu akan mengubah ekosistem musik Tanah Air. Peraturan itu menjadi semacam “alat kontrol” bagi musisi yang selama ini hanya mengandalkan karya orang lain dalam bermusik (baca = cover lagu).

LKMN hanya mengurusi Public Performance Rights yang merupakan sebagian kecil dari begitu banyak revenue streams atau aliran pendapatan dari musik. Di negara adidaya seperti AS terdapat 45 revenue streams dari musik yang bisa dieksploitasi oleh Music Publisher. Perjalanan industri musik Indonesia jelas sangat ketinggalan jauh. Masih banyak banget ‘PR’ yang menunggu dikerjakan dan diimplementasikan nanti.

Baca juga: Royalti Musik: Daftar Tarifnya Di 14 Tempat Publik Sesuai SK Menteri

Hari gini baru digalakkan kembali satu jenis aliran pendapatan dan itu pun masih menuai pro dan kontra. Meski sebenarnya peraturan itu sudah ada sejak tahun 1991 walau bukan dalam bentuk PP. Better late than never. Asal jangan we’re off to never neverland! Hehehe.

Penulis & Editor: Dharma Samyayogi

Mata Mata Musik's Newsletter

    Related Posts

    Aggregator Musik

    Aggregator Musik: Perantara Pendapatan Di Tengah Disrupsi Teknologi

    Lebih dari satu dekade kita telah memasuki era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran teknologi secara fundamental. Mengubah sistem, tatanan, lansk

    on Apr 15, 2021
    Music Publishing

    Music Publishing: Pondasi Industri Yang Esensial Bagi Ekonomi Musisi

    Dewasa ini, banyak sekali fenomena memprihatinkan bagi kehidupan pencipta lagu “era lawas” di Indonesia. Para pencipta lagu tersebut yang jaya di erany

    on Apr 10, 2021
    Royalti Musik

    Royalti Musik: Daftar Tarifnya Di 14 Tempat Publik Sesuai SK Menteri

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik pada

    on Apr 9, 2021
    Jokowi PP 56-2021

    Jokowi Teken PP Baru: Putar Lagu Di Tempat Umum Wajib Bayar Royalti

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan PP bernomor 56/2021 bisa memberikan

    on Apr 7, 2021